Soroti APBD 2027, Setiap Rupiah yang Keluar Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

MADIUN – Setiap rupiah dalam APBD 2027 harus punya dampak yang jelas bagi masyarakat. Pemerintah Kota Madiun mulai mengubah ukuran keberhasilan anggaran, dari sekadar melihat kegiatan terlaksana dan anggaran terserap menjadi seberapa banyak persoalan yang berhasil diselesaikan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Arah tersebut ditegaskan Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memimpin apel kerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun di halaman Balai Kota, Senin (5/10). Memasuki pembahasan anggaran 2027, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun program berdasarkan persoalan nyata, hasil yang terukur, serta dampak yang jelas bagi masyarakat.

“Sekarang kita tidak menyelesaikan kegiatan, tetapi saya pengin kita semuanya menyelesaikan masalah yang ada di pemerintah kota. Setiap rupiah APBD, anggaran ini tidak buat dihabis-habiskan, tetapi harus bisa memberikan dampak,” tegasnya.

Pola pengukuran kinerja pun diminta berubah. Program pelatihan tenaga kerja, misalnya, tidak cukup dinilai dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Ukuran keberhasilannya harus bergeser pada berapa banyak peserta yang kemudian bekerja. Demikian pula pembangunan drainase, bukan sekadar menghitung panjang saluran yang terbangun, tetapi seberapa banyak titik genangan yang berhasil dikurangi.

Pendekatan serupa akan diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setiap OPD diminta memulai dari masalah yang hendak diselesaikan, menentukan hasil yang ditargetkan, menghitung dampaknya, baru kemudian menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Sekarang pola kerja kita adalah satu masalah, yang kedua adalah hasil, yang ketiga dampak. Yang keempat adalah fiskalnya akan seperti apa. Jangan ngomong duit, tapi ngomong permasalahannya dulu. Baru ngitung duitnya,” ujarnya.

Dalam penyusunan anggaran, OPD juga diminta membedakan belanja mandatori, operasional, dan transformasional. Anggaran transformasional diharapkan tidak berhenti sebagai belanja kegiatan, tetapi menjadi daya ungkit untuk menghasilkan perubahan yang lebih besar di masyarakat.

Pendekatan berbasis dampak tersebut juga menuntut kerja lintas sektor. OPD tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika persoalan di lapangan membutuhkan penanganan bersama. Setiap program harus disusun berdasarkan data dan melibatkan perangkat daerah terkait agar intervensi lebih tepat sasaran serta tidak tumpang tindih. Begitu pula publikasi media, tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah, tetapi juga harus mampu mendukung sektor pariwisata, menarik kunjungan, dan memberi dampak terhadap pergerakan ekonomi daerah.

“Sekarang harus kerja sama. Jangan sampai sebuah pekerjaan itu dikerjakan sendiri-sendiri, akhirnya tidak dapat hasil,” katanya.

Karena itu, pembahasan anggaran 2027 tidak hanya diarahkan untuk menentukan berapa besar anggaran yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan alasan setiap belanja dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil dan dampaknya. Arah pembangunan 2027 juga diminta dipahami hingga tingkat kelurahan agar seluruh perangkat daerah bergerak dengan sasaran yang sama.

Dengan pola tersebut, APBD diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan kegiatan pemerintah, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan dan menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat Kota Madiun.

(Ws Hendro/rat/diskominfo)