MADIUN - Pemerintah Kota Madiun mengikuti penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital tahun 2026 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring, Selasa (22/9).
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penerapan sistem pemerintahan digital di daerah berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam evaluasi tersebut, KemenPAN-RB telah melakukan reviu terhadap 20 indikator yang menjadi dasar penilaian. Dari hasil reviu, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu direvisi maupun dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun.
Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa secara capaian, posisi Kota Madiun saat ini sudah berada di atas target nasional. Namun, capaian tersebut tetap perlu diikuti dengan pemenuhan seluruh indikator yang menjadi dasar pemerintah digital.
“Saat ini Kota Madiun sudah di atas target nasional. Tetapi saya tekankan bahwa karena Pemerintah Kota Madiun hari ini sudah mempersiapkan sistem government digital, ini harus dipenuhi,” ujar Plt Wali Kota Madiun.
Menurutnya, pembangunan sistem pemerintahan digital di Kota Madiun harus tetap mengacu pada standar dan indikator yang ditetapkan KemenPAN-RB. Hal itu penting agar penerapan sistem dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah memiliki indikator yang selaras dan berjalan secara runtut.
Evaluasi tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Pemkot Madiun untuk mengetahui bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, setiap catatan dari proses evaluasi dapat segera ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Makanya tadi dikasih waktu maksimal sampai hari Senin, tapi insyaallah dari kita itu Jumat sudah selesai,” kata Plt Wali Kota Madiun. Pemkot Madiun pun berkomitmen segera menyelesaikan sejumlah catatan tersebut sebagai bagian dari penguatan penerapan pemerintahan digital di Kota Madiun.
(Rams/kus/diskominfo)
2024 © by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun